Kamis, 29 Juli 2021
Bidang Penataan Ruang Dinas PUPRPKP menyelenggarakan rapat pembahasan laporan pendahuluan kajian teknis pantai yang melibatkan pihak konsultan dan beberapa instansi terkait, seperti BWS Bali-Penida, DLHP, Baperlitbang, DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Olahraga, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan dan Bidang-bidang pada Dinas PUPRPKP.
Mengacu Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, pada prinsipnya penetapan batas sempadan pantai ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga: a. Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah-wilayah kecil dari ancaman bencana alam; c. Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan d. Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.
Perpres ini juga menegaskan bahwa penetapan batas sempadan pantai oleh Pemerintah Daerah itu dilakukan berdasarkan perhitungan batas sempadan pantai, yang harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.
Wilayah pesisir Kabupaten Klungkung yang unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga melalui kajian teknis ini diharapkan dapat menentukan batas sempadan pantai yang optimal, yang mampu memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
Secara eksisting, aktivitas masyarakat di pesisir laut Kabupaten Klungkung sendiri berupa kegiatan pelabuhan laut, permukiman, kegiatan perdagangan, kegiatan perikanan, hutan bakau, wisata, kegiatan pelayaran lokal, kegiatan ritual dan keagamaan.